Isu perombakan kabinet kembali beredar di awal 2026. Kali ini, arah kabarnya menunjuk ke Istana, dengan Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut tengah menyiapkan reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
Jika benar terjadi, ini akan menjadi reshuffle kelima sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024. Angka yang tidak kecil, mengingat masa pemerintahan baru memasuki tahun kedua.
Isu ini menguat seiring sejumlah pergeseran jabatan strategis. Salah satunya pengesahan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Bersamaan dengan itu, nama-nama menteri mulai beredar, disebut-sebut masuk dalam bursa pergantian.
Reshuffle sendiri merupakan hak prerogatif presiden. Instrumen untuk merombak susunan menteri dan pejabat setingkat menteri, demi menjaga efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik. Di titik ini, spekulasi bergerak lebih cepat daripada kepastian.
Tujuh Nama yang Disebut-sebut
Di lingkaran politik dan parlemen, setidaknya tujuh nama kerap muncul dalam percakapan. Mereka disebut berpotensi terdampak perombakan.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Daftar itu beredar tanpa stempel resmi. Hingga kini, Istana belum memberikan konfirmasi apa pun.
Jawaban Singkat dari Senayan
Nama Menteri Luar Negeri Sugiono termasuk yang paling cepat dimintai tanggapan. Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026), ia merespons dengan ekspresi ringan.
“Saya baru dengar,” ujarnya singkat.
Sugiono menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pertanyaan soal perombakan kabinet seharusnya diarahkan langsung kepada kepala negara.
“Itu kan hanya Presiden yang tahu dan berwenang melakukan reshuffle,” katanya sebelum meninggalkan kompleks parlemen.
Saat kembali ditanya soal kemungkinan reshuffle awal Februari, jawabannya tetap sama. Ia mengaku belum mendengar kabar tersebut.
Memilih Tidak Berbicara
Sikap berbeda terlihat dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia memilih tidak berbicara.
Meutya baru saja meluncurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik melalui program SEMANTIK di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Usai acara, ia sempat memberi keterangan pers terkait kebijakan itu.
Namun ketika pertanyaan bergeser ke isu reshuffle, responsnya berubah. Meutya tersenyum lebar, memalingkan wajah, lalu melangkah pergi. Pengawalnya segera menghalangi wartawan. Tak lama kemudian, ia meninggalkan lokasi dengan mobil pribadinya, tanpa satu pun pernyataan.
Sikap bungkam itu justru membuat posisinya semakin sering disebut dalam spekulasi.
Nama-Nama dari Luar Kabinet
Di sisi lain, isu reshuffle juga diiringi bursa nama baru. Tiga sosok kerap muncul dalam pembicaraan: Budisatrio Djiwandono, Angga Raka Prabowo, dan Juda Agung.
Nama Budisatrio mencuat setelah Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto melontarkan pernyataan bernada canda. Tafsir pun berkembang, seolah ada peluang perpindahan dari legislatif ke eksekutif.
Saat dimintai konfirmasi, Budisatrio membantah.
“Nggak tahu, tanyakan saja ke Pak Utut. Saya masih bertugas di Komisi I,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai pimpinan komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.
Pos Menkomdigi Jadi Sorotan
Pos Menteri Komunikasi dan Digital menjadi salah satu yang paling ramai diperbincangkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo, disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Meutya Hafid.
Angga masuk lingkaran strategis komunikasi Istana setelah ditunjuk sebagai Kepala Bakom RI pada reshuffle September 2025. Pengalaman itu dinilai menjadi bekal jika dipercaya memimpin kementerian.
Namun hingga kini, Presiden Prabowo belum menyampaikan pernyataan resmi terkait isu tersebut.
Kursi Kosong di Keuangan
Isu reshuffle juga berkaitan dengan posisi Wakil Menteri Keuangan. Kursi ini ditinggalkan Thomas Djiwandono setelah terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa Juda Agung menjadi salah satu kandidat terkuat.
“Saya sudah bertemu dengan beliau, dan kelihatannya dia salah satu calon yang kuat,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta.
Juda Agung dikenal sebagai ekonom senior dan bankir sentral. Saat ini ia menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022–2027. Kariernya di BI dimulai sejak 1991, dengan sejumlah jabatan strategis, termasuk Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial dan Direktur Eksekutif IMF mewakili Asia Tenggara.
Empat Kali dalam Setahun
Jika reshuffle kembali dilakukan, maka ini menjadi yang kelima sejak Prabowo menjabat presiden. Sepanjang 2025, perombakan kabinet dan lembaga strategis terjadi empat kali.
Perombakan pertama dilakukan pada 19 Februari 2025. Disusul reshuffle besar pada September 2025, kemudian dua perombakan lanjutan pada 17 September dan 8 Oktober 2025. Pergantian mencakup menteri, wakil menteri, hingga kepala badan.
Kini, isu kembali berputar di awal tahun. Publik menunggu satu hal yang belum muncul sejak awal: kepastian dari Istana. Fakta-fakta sudah berjejer. Selebihnya, waktu yang akan berbicara.
