Awal tahun kerap dipakai untuk menghitung arah. Kali ini, hitungannya datang dari sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kenaikan tingkat capaian dalam Universal Health Coverage (UHC) Award 2026. Dari kategori awal, naik ke Predikat Madya.
Capaian itu datang dari kebijakan yang sejak awal menempatkan jaminan kesehatan sebagai program prioritas. Di balik angka dan kategori, ada konsistensi yang sedang diuji: seberapa jauh layanan dasar benar-benar menjangkau warga.
Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Deklarasi dan Pencanangan UHC yang digelar Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/01/2026). Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Fery Afriyanto.
Acara nasional itu dibuka oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Hadir perwakilan dari 31 provinsi dan 397 pemerintah kabupaten/kota. Dari Bangka Belitung, Fery Afriyanto datang bersama Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ria Agustine.
Menaruh kesehatan di depan
Gubernur Hidayat Arsani menyebut capaian tersebut sebagai hasil dari pilihan kebijakan yang dibuat sejak awal masa kepemimpinannya.
“Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Sejak awal, saya menegaskan bahwa UHC dan JKN merupakan program prioritas Pemprov Babel, karena negara dan pemerintah daerah wajib hadir memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas,” tegasnya.
Menurutnya, kenaikan ke kategori Madya menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan secara konsisten, dengan dukungan lintas sektor dan kabupaten/kota, dapat menghasilkan dampak yang terukur.
Kerja bersama, klaim bersama
Penjabat Sekda Bangka Belitung, Fery Afriyanto, melihat capaian ini sebagai hasil kerja kolektif yang panjang.
“Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Babel di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani dalam memastikan masyarakat Babel terlindungi melalui jaminan kesehatan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menyebut sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perangkat daerah, hingga mitra strategis sebagai faktor yang saling terkait dalam pencapaian tersebut.
Anggaran, fasilitas, dan batas cakupan
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ria Agustine, menekankan peran anggaran daerah, khususnya untuk menjamin masyarakat kurang mampu yang belum tercakup sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN.
“Ini merupakan bentuk nyata sinergi Pemprov Babel bersama pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai,” jelasnya.
Di sisi lain, data kepesertaan masih menjadi pekerjaan yang terus dipantau. Kepala BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, menyebut tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Bangka Belitung telah melampaui 83 persen.
“Alhamdulillah, keaktifan kepesertaan di Babel di atas 83 persen, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran kepala daerah kabupaten/kota untuk sama-sama kita di provinsi mempertahankan atau pun bisa menjadi lebih baik untuk meningkatkan keaktifan kepesertaan BPJS kesehatan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Pandangan dari pusat
Dalam sambutannya, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan UHC dan JKN sebagai bentuk keberpihakan negara, terutama bagi kelompok rentan, agar tidak terjebak beban biaya kesehatan.
Ia menyebut, setelah berjalan lebih dari satu dekade, JKN telah menjadi instrumen proteksi sosial yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah pusat, menurutnya, memberikan apresiasi kepada daerah yang konsisten mendukung UHC melalui bantuan iuran PBI sebagai investasi strategis dan bantalan ekonomi masyarakat.
Predikat Madya kini tercatat. Angka dan penghargaan sudah diumumkan. Selebihnya, layanan kesehatan tetap berjalan setiap hari, di ruang-ruang yang jauh dari panggung seremoni.
