Iran Krisis BBM Imbas Blokade AS, Ketua Parlemen Minta Warga Mulai Berhemat
JAKARTA – Iran menghadapi tekanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) setelah blokade angkatan laut Amerika Serikat menghambat impor energi ke negara tersebut. Di tengah situasi itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf meminta masyarakat mulai mengurangi konsumsi bensin agar kebutuhan dalam negeri tetap dapat dipenuhi.
Seruan tersebut disampaikan Ghalibaf pada Selasa (1/9/2026) waktu setempat. Ia menilai tingginya konsumsi bahan bakar tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat, melainkan juga berkaitan dengan pola penggunaan energi di sektor industri.
“Tentu saja, sebagian tanggung jawab atas konsumsi tinggi ini bukan terletak pada rakyat kita; melainkan pada industri kita,” kata Ghalibaf dalam pidato yang disiarkan televisi Iran, dilansir AFP, Rabu (2/9/2026).
“Namun dalam hal apa pun, yang jelas adalah kita perlu menghemat bensin dalam pemakaian kita,” imbuhnya.
Warga Diminta Mulai Menghemat BBM
Ghalibaf mengatakan penghematan energi membutuhkan kerja sama masyarakat secara luas. Menurutnya, penggunaan bensin yang lebih efisien dapat membantu Iran bertahan dengan kapasitas produksi dalam negeri yang tersedia.
Ghalibaf mengatakan penghematan bahan bakar “membutuhkan kebijaksanaan kolektif dan tentu saja membutuhkan kerja sama rakyat”.
“Jika kita menggunakannya dengan benar, kita dapat mengelola dengan jumlah bensin yang kita produksi di negara ini,” katanya.
Seruan tersebut muncul ketika Iran menghadapi kesulitan mendatangkan bahan bakar dari luar negeri akibat blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Washington memberlakukan langkah tersebut sebagai respons atas penutupan Selat Hormuz oleh Teheran. Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan minyak dan gas dari kawasan Teluk.
Amerika Serikat juga memperluas sanksi terhadap Iran dengan tujuan meningkatkan tekanan terhadap perekonomian negara tersebut.
Antrean Panjang Terjadi di SPBU Teheran
Tekanan terhadap pasokan bensin mulai dirasakan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Teheran.
Pekan lalu, Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah mengakui bahwa kapasitas produksi bensin nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Ia menyebut hambatan impor akibat blokade AS semakin memperberat kondisi tersebut.
Menurut Ghaempanah, produksi bensin domestik “tidak mencukupi, dan dikarenakan blokade angkatan laut AS, kita tidak dapat mengimpornya”.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Iran juga mengatakan pemerintah akan meninjau kembali kebijakan kuota bensin sebagai bagian dari upaya mengelola pasokan.
Tekanan Ekonomi Meningkat, Subsidi Akan Diperluas
Krisis pasokan energi terjadi ketika masyarakat Iran juga menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi dan memburuknya prospek ekonomi di tengah konflik serta sanksi internasional.
Ghalibaf mengatakan pemerintah dan parlemen berencana memperluas dukungan terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak tekanan ekonomi.
“Pemerintah dan parlemen bertekad untuk meningkatkan alokasi kredit untuk program subsidi pangan elektronik, terutama untuk kelompok pendapatan yang menanggung tekanan ekonomi terbesar,” katanya.
Menurut Ghalibaf, pemerintah harus memastikan tekanan ekonomi terhadap masyarakat dapat dikurangi.
“Sebenarnya, semua upaya kita sebagai pejabat harus diarahkan untuk mengurangi tekanan pada rakyat sehingga ketidakpuasan berkurang, karena kepuasan rakyat adalah prinsip mendasar bagi kita,” tandasnya.
Pemerintah Iran kini menghadapi tantangan ganda, yakni menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat sekaligus meredam tekanan ekonomi yang semakin besar akibat blokade, sanksi, dan meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. (Rz)
