Bambang menjelaskan, persoalan RKAB menjadi salah satu hambatan utama dalam tata niaga timah di Belitung. Karena itu, kebijakan khusus melalui Perpres diharapkan dapat mengisi kekosongan selama proses administrasi diselesaikan.
“Kalau menunggu seluruh proses administrasi RKAB selesai, waktunya masih panjang. Sementara masyarakat tidak bisa menunggu. Aktivitas ekonomi harus tetap berjalan, sehingga diperlukan landasan hukum berupa Perpres,” katanya.
Mekanisme Pembelian Harus Sudah Siap
Bambang menekankan penerbitan Perpres tidak boleh berhenti pada regulasi. Mekanisme pelaksanaannya juga harus disiapkan sehingga ketika aturan resmi berlaku, pembelian bijih timah masyarakat dapat segera berjalan.
Ia mengaku terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari Wakil Menteri ESDM, Dirjen Minerba, Direksi PT Timah hingga aparat penegak hukum untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif.
“Kami ingin ketika Perpres diterbitkan, seluruh mekanisme sudah siap sehingga pembelian timah masyarakat bisa segera berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Substansi Perpres yang sebelumnya disampaikan Bambang juga mencakup diskresi selama masa transisi agar PT Timah dapat membeli timah produksi masyarakat di luar IUP dan RKAB perusahaan. Selama periode tersebut, administrasi teknis dan penyesuaian RKAB harus diselesaikan agar tata kelola selanjutnya kembali berjalan sesuai ketentuan.
Jangan Manfaatkan Situasi untuk Penyelundupan
Di tengah belum normalnya tata niaga timah, Bambang turut memberikan peringatan kepada pelaku usaha pertimahan agar tidak memanfaatkan situasi untuk melakukan aktivitas ilegal.
“Jangan sampai situasi pertimahan pada saat ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelundupan,” katanya.
Menurut Bambang, penyelesaian persoalan timah di Belitung membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, perusahaan, aparat penegak hukum dan masyarakat.
