PANGKALPINANG – Distribusi LPG 3 kilogram sempat menjadi soal. Lalu dibicarakan. Setelah itu, dinyatakan akan kembali normal.
Kesepakatan itu muncul dari sebuah pertemuan yang mempertemukan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pertamina, dan sejumlah instansi terkait. Musyawarahnya berlangsung di Pangkalpinang, dengan satu pokok bahasan: memastikan gas bersubsidi tetap tersedia dan sampai ke tangan yang dituju.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyampaikan hasilnya. Mulai 5 Februari 2026, pasokan LPG 3 kg disebut akan kembali disuplai secara normal ke seluruh pangkalan di Bangka Belitung.
Pertamina, kata Didit, juga menyatakan kesiapannya menjaga stok hingga Ramadan dan Idulfitri. Periode yang selama ini dikenal rawan.
“Pertamina sudah mempersiapkan stok agar tetap aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Didit.
Normalisasi dan Pengawasan
Kesepakatan tidak berhenti pada suplai. Pengawasan ikut dibicarakan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan membentuk Tim Pengawasan Terpadu. Di dalamnya, Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan akan dilibatkan. Tugasnya mengawasi penyaluran LPG 3 kg agar sesuai peruntukan, menyusul indikasi penyimpangan yang muncul di lapangan.
Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membuka jalur komunikasi ke Pertamina pusat. Salah satu yang diusulkan adalah pembangunan kilang LPG di Bangka Belitung.
Didit menyebut kondisi wilayah kepulauan dan cuaca ekstrem membuat pasokan energi di daerah ini rentan. Ketergantungan pada jalur laut dan udara dinilai perlu dikurangi.
Sumber foto: topberita.co.id
“Pemprov juga siap membantu penyediaan lahan apabila kendala pembangunan kilang adalah soal lokasi,” tegasnya.
Harga, Kuota, dan Batas Kewenangan
Soal harga juga ikut disinggung. Didit mengingatkan agar harga LPG 3 kg di tingkat pangkalan tetap objektif dan tidak dimainkan oleh agen kecil maupun pangkalan.
Ia mendorong sinergi antara APRI, Disperindag, dan Pertamina agar distribusi LPG bersubsidi bagi pelaku usaha mikro berjalan tepat sasaran.
Dari sisi Pertamina, penjelasan datang dari Sales Area Manager Pertamina Bangka Belitung, Satrio Wibowo Wicaksono. Ia menyebut saat ini proses normalisasi suplai LPG 3 kg sedang berjalan.
“Kami mohon doanya agar proses normalisasi ini berjalan lancar tanpa kendala. Insyaallah kami berkomitmen agar ke depan suplai LPG 3 kg tetap stabil,” ujarnya.
Satrio juga menegaskan bahwa berdasarkan peraturan menteri, usaha mikro memang berhak menjadi konsumen LPG 3 kg. Penyalurannya, kata dia, akan dibicarakan bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI).
“Teknis penyalurannya nanti akan kami diskusikan bersama APKLI, termasuk kemungkinan penunjukan lokasi khusus penyaluran, tentunya tetap mengacu dan tidak menyalahi regulasi,” jelasnya.
Mengenai kuota, Satrio menyebut kuota LPG 3 kg ditetapkan per daerah. Bukan berdasarkan sektor pengguna.
Karena itu, regulasi dari pemerintah daerah diperlukan untuk mengatur batas kebutuhan masing-masing kategori.
“Kami ini badan usaha yang bekerja berdasarkan regulasi. Jika pemerintah menetapkan batas dua tabung, kami jalankan. Jika tiga atau empat tabung, kami juga mengikuti,” katanya.
Di Luar Pangkalan
Keluhan soal harga di lapangan juga dijawab. Menurut Satrio, titik serah Pertamina berada di pangkalan.
Harga di tingkat pengecer di luar pangkalan, kata dia, sudah berada di luar kewenangan Pertamina karena masuk mekanisme pasar.
“Kami selalu mengimbau masyarakat membeli LPG di pangkalan. Untuk HET, itu ditetapkan melalui surat edaran gubernur. Namun wilayah yang jauh dari titik suplai memang perlu perhitungan khusus karena adanya biaya transportasi tambahan, dan itu menjadi kewenangan kabupaten/kota,” terangnya.
Terkait rencana pembentukan Satgas Pengawasan Terpadu, Pertamina menyatakan siap terlibat.
“Fungsi pengawasan ada di dinas terkait. Kami melakukan pengawasan sampai tingkat pangkalan. Jika ditemukan masalah, masyarakat dapat melapor langsung ke Pertamina atau melalui contact center 135,” pungkas Satrio.
Peran Mitra
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mangimpal Lumbanturoan, menyampaikan apresiasi atas solusi yang dibahas dalam audiensi tersebut.
Ia menyebut APKLI siap menjadi mitra penyaluran LPG 3 kg bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM jika diberi kepercayaan.
“Kami dari APKLI mengapresiasi solusi yang ditawarkan Pertamina dalam acara audiensi hari ini. Jika diberi kesempatan, APKLI siap menjadi mitra untuk menyalurkan gas elpiji 3 kilogram kepada pelaku usaha mikro,” ujar Mangimpal Lumbanturoan.
Menurutnya, keterlibatan APKLI diharapkan dapat membantu memastikan LPG bersubsidi benar-benar diterima oleh pelaku usaha kecil yang membutuhkan, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan distribusi di lapangan.
Sumber berita: topberita.co.id
