Ia menyebut sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perangkat daerah, hingga mitra strategis sebagai faktor yang saling terkait dalam pencapaian tersebut.
Anggaran, fasilitas, dan batas cakupan
Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ria Agustine, menekankan peran anggaran daerah, khususnya untuk menjamin masyarakat kurang mampu yang belum tercakup sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN.
“Ini merupakan bentuk nyata sinergi Pemprov Babel bersama pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai,” jelasnya.
Di sisi lain, data kepesertaan masih menjadi pekerjaan yang terus dipantau. Kepala BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita, menyebut tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Bangka Belitung telah melampaui 83 persen.
“Alhamdulillah, keaktifan kepesertaan di Babel di atas 83 persen, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran kepala daerah kabupaten/kota untuk sama-sama kita di provinsi mempertahankan atau pun bisa menjadi lebih baik untuk meningkatkan keaktifan kepesertaan BPJS kesehatan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Pandangan dari pusat
Dalam sambutannya, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan UHC dan JKN sebagai bentuk keberpihakan negara, terutama bagi kelompok rentan, agar tidak terjebak beban biaya kesehatan.
Ia menyebut, setelah berjalan lebih dari satu dekade, JKN telah menjadi instrumen proteksi sosial yang mendorong produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah pusat, menurutnya, memberikan apresiasi kepada daerah yang konsisten mendukung UHC melalui bantuan iuran PBI sebagai investasi strategis dan bantalan ekonomi masyarakat.
Predikat Madya kini tercatat. Angka dan penghargaan sudah diumumkan. Selebihnya, layanan kesehatan tetap berjalan setiap hari, di ruang-ruang yang jauh dari panggung seremoni.
