PANGKALPINANG — Perempuan punya ruang yang semakin besar dalam politik, dan Partai Golkar Bangka Belitung ingin ruang itu benar-benar diisi. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mendorong kader perempuan untuk lebih berani tampil, mengambil peran, dan ikut menentukan arah kebijakan.
Dorongan itu disampaikan Hidayat seusai pengukuhan Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PD KPPG) Bangka Belitung masa bakti 2025–2030 di Aston Hotel, Pangkalpinang, Minggu (23/8/2026).
KPPG Bukan Sekadar Pelengkap
Bagi Hidayat, KPPG memiliki posisi penting dalam memperkuat keterlibatan perempuan di dunia politik. Organisasi ini diharapkan menjadi tempat lahirnya kader-kader perempuan yang siap bergerak, baik di internal partai maupun di tengah masyarakat.
“Pelantikan KPPG dalam rangka memperkuat peranan wanita untuk ikut berpolitik. Didampingi Pak Sekjen dan Pak Bendum, kita Golkar solid, Indonesia maju, untuk Bangka Belitung kita ingin menambah suara,” kata Hidayat.
Ia juga menempatkan pendidikan politik sebagai bagian penting dari proses tersebut. Kader, menurutnya, harus memahami politik dengan baik sekaligus mampu bekerja efektif menghadapi berbagai agenda politik ke depan.
“Politik artinya meletakkan kembali hal yang benar, solid, bekerja efektif untuk kemenangan pilkada, pileg, pilpres,” ujarnya.
Perempuan Golkar Didorong Naik Kelas
KPPG atau Kesatuan Perempuan Partai Golkar merupakan organisasi sayap otonom Golkar yang menjadi wadah bagi kader perempuan untuk berkembang dan memperkuat kapasitas politiknya.
Perannya tak sebatas mengumpulkan kader. KPPG juga bergerak dalam pendidikan politik, kaderisasi, mendorong keterwakilan perempuan di pemerintahan dan legislatif, hingga mendampingi kader perempuan yang ingin maju dalam kontestasi politik.
Di sisi lain, KPPG juga membawa isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari kepentingan perempuan, keluarga hingga kesejahteraan masyarakat. Dari sinilah peran perempuan Golkar diharapkan tidak berhenti di struktur organisasi, tetapi terasa dalam keputusan dan kebijakan publik.
