PANGKALPINANG – Kunjungan itu disebut sebagai tindak lanjut. Dari rapat ke lapangan. Dari meja dengar pendapat ke kawasan tambang.
Komisi VI DPR RI datang ke PT TIMAH Tbk untuk membahas operasional dan program revitalisasi perusahaan. Di Pangkalpinang, Kamis (12/2/2026), rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid.
Mereka disambut Direktur Utama PT TIMAH Tbk Restu Widiyantoro, Direktur Produksi dan Komersial Ilhamsyah Mahendra, serta Direktur Operasi Handy Geniardi.
Kunjungan tidak berhenti di ruang rapat. Anggota Komisi VI mendatangi tambang darat di kawasan Tanjung Gunung dan Kabupaten Bangka Tengah. Diskusi digelar. Masukan disampaikan. Kantor pusat perusahaan pun dikunjungi.
Dari RDP ke Tambang
Nurdin Halid mengatakan kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya.
“Kita ingin melihat perkembangan kinerja kondisi dari PT TIMAH Tbk, karena revitalisasi PT TIMAH Tbk tidak hanya menyangkut teknik strategi perusahaan tetapi berkaitan dengan tanggung jawab profesional berkaitan dengan seluruh kekayaan alam dan sekarang ada progres yang luar biasa,” katanya.
Ia menyebut, jika tahun lalu penguasaan PT TIMAH Tbk terhadap IUP dalam pengelolaan tambang baru 20 persen, kini sudah 50 persen.
“Upaya rekomendasi itu dijalankan dengan sangat baik oleh PT TIMAH Tbk. Kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” katanya.
Angka itu disampaikan di tengah dorongan agar perusahaan menambang sendiri, dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat atas keberadaan PT TIMAH Tbk di daerah.
Penambang dan Wadah Resmi
Komisi VI juga merekomendasikan agar penambang ilegal diupayakan dilegalkan melalui wadah koperasi.
“Sehingga para penambang ilegal ini yang merupakan masyarakat biasa yang hidup di sekitar IUP PT TIMAH Tbk bisa mendapatkan kemanfaatan bisa memberikan kesejahteraan dengan kehadiran PT TIMAH Tbk,” katanya.
Dorongan lain diarahkan pada eksplorasi untuk menambah sumber daya dan cadangan timah.
“Kita mendorong PT TIMAH Tbk untuk melakukan penambangan secara modern. Jadi ada modernisasi dan melakukan penambangan sehingga nilai tambah value daripada PT Timah itu semakin berkembang semakin tinggi,” katanya.
Revitalisasi, legalisasi, modernisasi. Tiga kata yang berulang dalam ruang diskusi itu.
A
Tagline dan Tindak Lanjut
Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Restu Widiyantoro, mengingatkan perusahaan memiliki tagline Timah Untuk Rakyat.
“PT TIMAH Tbk punya tagline Timah Untuk Rakyat, Perusahaan melibatkan masyarakat dalam proses bisnis perusahaan melalui skema koperasi untuk bekerja sama dengan PT TIMAH Tbk,” katanya.
Direktur Produksi dan Komersil Ilhamsyah Mahendra menyatakan perusahaan menyambut kunjungan tersebut dan akan menindaklanjuti masukan yang diberikan.
“Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya mengenai operasional safety, tanggung jawab pasca tambang serta pelibatan masyarakat dalam sistem penambangan karena penambangan timah ini sangat erat keterlibatannya dengan masyarakat,” katanya.
Dalam kunjungan itu, Komisi VI DPR RI juga memberi atensi pada pengembangan logam tanah jarang (REE). Hal ini disebut selaras dengan arahan Presiden. PT TIMAH Tbk akan berkoordinasi dengan Perminas, Badan Industri Mineral (BIM), dan Danantara terkait pengembangan REE.
