Dorong Penambang Masuk Wadah Resmi
Komisi VI DPR RI juga memberikan perhatian terhadap keberadaan penambang ilegal yang beraktivitas di sekitar wilayah IUP PT TIMAH Tbk.
Nurdin mendorong agar masyarakat yang selama ini melakukan aktivitas penambangan secara ilegal dapat diarahkan masuk ke dalam skema yang legal melalui wadah koperasi dan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Sehingga para penambang ilegal ini yang merupakan masyarakat biasa yang hidup di sekitar IUP PT TIMAH Tbk bisa mendapatkan kemanfaatan, bisa memberikan kesejahteraan dengan kehadiran PT TIMAH Tbk,” katanya.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi pertambangan melalui jalur resmi sekaligus mendukung penataan tata kelola pertambangan.
Dorong Eksplorasi dan Modernisasi Tambang
Selain persoalan kemitraan dengan masyarakat, Komisi VI turut mendorong PT TIMAH Tbk meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menambah sumber daya dan cadangan timah.
Modernisasi sistem penambangan juga menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan tersebut.
“Kita mendorong PT TIMAH Tbk untuk melakukan penambangan secara modern. Jadi ada modernisasi dan melakukan penambangan sehingga nilai tambah value daripada PT TIMAH itu semakin berkembang, semakin tinggi,” kata Nurdin.
Dorongan terhadap revitalisasi, legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, serta modernisasi diharapkan dapat memperkuat kinerja dan keberlanjutan perusahaan.
Libatkan Masyarakat Melalui Koperasi
Direktur Utama PT TIMAH Tbk Restu Widiyantoro mengatakan perusahaan memiliki semangat “Timah Untuk Rakyat” dalam menjalankan kegiatan usahanya.
