Didi memandang keberadaan PT TIMAH sebagai perusahaan pertambangan milik negara mempunyai arti penting bagi masyarakat. Ia berharap manfaat dari kegiatan usaha perusahaan dapat kembali kepada rakyat dan negara.
“PT TIMAH harus siap berdiri untuk rakyat. Kalau investor asing, keuntungan tentu ada yang dibawa keluar. Tapi kalau PT TIMAH, saya yakin keuntungannya akan kembali kepada rakyat Indonesia,” katanya.
Namun, harapan masyarakat menurutnya tidak berhenti pada persoalan harga. Didi menyebut masih ada perkara lain yang perlu dibicarakan bersama, mulai dari akses terhadap wilayah penambangan, kepastian usaha hingga jaminan sosial bagi para penambang.
Untuk itu, komunikasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dinilainya perlu terus dijaga.
“Harapan saya PT TIMAH tetap bersinergi dengan masyarakat dengan baik, baik itu soal harga maupun urusan lainnya, jaminan sosial atau tentang penambang. Itu harus dipikirkan agar ke depan tetap berjalan bersama,” ujarnya.
Didi berpandangan, berbagai kepentingan antara perusahaan dan penambang dapat dipertemukan melalui pembicaraan yang terbuka. Setiap persoalan, menurutnya, perlu diletakkan dalam ruang musyawarah agar penyelesaian dapat dicari tanpa tindakan anarkis.
“Apa yang kurang dari penambang, apa yang kurang dari PT TIMAH, harus dibicarakan. Baik masalah lahan tambang, perkembangan ekonomi, maupun jaminan sosial bagi penambang. Itu harus disinergikan,” katanya.
Aksi Aspirasi dan Pentingnya Membuka Ruang Dialog
Didi turut menyinggung aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang sebelumnya berlangsung di kantor PT TIMAH. Baginya, peristiwa tersebut muncul dari keresahan masyarakat ketika jalan penyelesaian dirasakan belum menemukan titik temu.
