PANGKALPINANG – Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp293 miliar untuk membangun Rumah Sakit (RS) Khusus Jantung dan Stroke memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi, Gubernur Hidayat Arsani menilai langkah tersebut merupakan solusi agar masyarakat segera memiliki layanan kesehatan jantung dan stroke. Di sisi lain, DPRD Bangka Belitung menilai kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk menempuh skema utang.
Gubernur: Demi Keselamatan Warga dan Layanan Kesehatan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan pembangunan RS Khusus Jantung dan Stroke merupakan kebutuhan mendesak. Menurutnya, masih banyak pasien asal Bangka Belitung yang harus dirujuk ke luar daerah, seperti Palembang hingga Jakarta, untuk mendapatkan penanganan medis.
Ia mengatakan keterbatasan kemampuan APBD serta belum adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah memilih skema pinjaman sebagai alternatif pembiayaan.
“Kita kalau enggak pinjam enggak bisa bangun. Rumah Sakit Jantung dan Stroke harus ada di Babel. APBN enggak ada duitnya, uang kita pas-pasan, enggak cukuplah. Tapi bagaimanapun rumah sakit ini harus ada karena banyak masyarakat yang jadi korban,” kata Hidayat.
Menurutnya, rumah sakit khusus jantung dan stroke tidak dapat digabungkan dengan layanan rumah sakit umum karena membutuhkan fasilitas, peralatan, dan sistem pelayanan yang berbeda.
Hidayat juga optimistis pinjaman tersebut nantinya dapat dilunasi setelah pemerintah daerah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan timah.
“Yang penting kita berdoa supaya rumah sakit ini betul-betul bisa menolong masyarakat Bangka Belitung. Jangan sampai orang mau berobat ke Jakarta malah meninggal di perjalanan,” ujarnya.
Belakangan, Gubernur juga memastikan rencana pinjaman tersebut tidak akan berdampak terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan sumber pembiayaan berasal dari pinjaman Bank Sumsel Babel, sehingga tidak mengganggu anggaran TPP maupun belanja rutin pemerintah daerah.
DPRD Dukung Rumah Sakit, Tolak Skema Pinjaman
Di sisi lain, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Bangka Belitung menyatakan mendukung pembangunan RS Khusus Jantung dan Stroke. Namun, DPRD menolak apabila proyek tersebut dibiayai melalui skema pinjaman daerah.
