Dari persoalan tersebut, pertanyaan masyarakat kemudian menjangkau perkara yang lebih luas.
Apabila tambang rakyat memang harus dihentikan, pekerjaan apa yang akan tersedia bagi masyarakat?
Bagaimana pula keberlangsungan warung, tukang ojek, pedagang serta usaha kecil yang selama ini turut memperoleh manfaat dari perputaran ekonomi?
Lalu, bagaimana pemerintah memastikan masyarakat benar-benar memperoleh sumber penghasilan pengganti yang nyata, dan bukan hanya sekadar imbauan untuk mencari pekerjaan lain?
Pertanyaan lainnya menyangkut pihak yang nantinya memperoleh manfaat ekonomi apabila aktivitas masyarakat tidak lagi berjalan.
Apakah penghentian itu benar-benar dilakukan semata-mata untuk menjaga lingkungan? Ataukah terdapat kepentingan ekonomi lain yang juga semestinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukanlah sebuah tuduhan. Karena perkara itu berkaitan langsung dengan kepentingan warga, jawaban yang diberikan semestinya terang dan dapat diuji kebenarannya.
Pada sisi yang lain, kritik mengenai dampak lingkungan tetap menjadi bagian yang tidak dapat dikesampingkan.
Setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan legalitas, keselamatan kerja, tata kelola serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Apabila terdapat kegiatan yang melanggar hukum, aparat penegak hukum mempunyai kewenangan mengambil tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
